PBB P-2

pbb bapenda pacitan

DASAR HUKUM :

  • Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 2 Tahun 2013 tetang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  • Peraturan Bupati Pacitan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

bapenda pacitan cetak sppt pbb 2018 pacitan

STANDARISASI PELAYANAN PBB-P2

1. PENDAFTARAN OBYEK PAJAK BARU

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. Fotokopi SPPT disebelahnya
7. Surat Keterangan dari Desa bahwa SPPT belum terbit

2. MUTASI OBYEK/SUBYEK PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. SPPT Asli
7. Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS

3.PEMBETULAN

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Mengisi SPOP dan L-SPOP (jika ada bangunan)
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
5. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
6. SPPT Asli tahun bersangkutan
7. Fotokopi Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS
8. Untuk pembetulan luas dilampiri dengan surat keterangan luas dari Desa/Kelurahan

4. PEMBUATAN SALINAN SPPT

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi SPPT/STTS tahun terakhir
5. Bukti lunas PBB tahun terakhir / Fotocopy STTS

5. PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPO PEMBAYARAN

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. SPPT Asli tahun bersangkutan
5. Fotokopi SPPT tahun bersangkutan
6. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir
7. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang penerimaan SPPT

6. PENUNDAAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP)

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)

7. PEMBATALAN SPPT/SKP/STP

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. SPPT Asli tahun bersangkutan
5. Surat keterangan ketidakbenaran penerbitan SPPT/SKP/STP dari Kepala Desa mengetahui Camat

8. KEBENARAN PENUNJUKAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
5. SPPT Asli tahun bersangkutan
6. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir / STTS

9. MUTASI OBYEK/SUBYEK PAJAK

 PERSYARATAN
1. Permohonan tertulis dari wajib pajak dengan mengemukakan jumlah PBB terhutang menurut wajib pajak disertai dengan alasan pendukung
2. Surat kuasa (jika dikuasakan)
3. Fotokopi salah satu kartu identitas diri (KTP, KK atau Kartu Identitas lainya)
4. Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah atau bangunan (sertifikat atau akta jual beli/hibah/warisan)
5. SPPT Asli tahun bersangkutan
6. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir / STTS

10. PENGURANGAN PBB TERUTANG

Permohonan pengajuan pengurangan pajak terhutang dapat menghubungi petugas di tempata pelayanan Badan Pendapaan Daerah Kabupaten Pacitan
Jika pengajuan secara kolektif:
  1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
  2. Mengisi blangko pengajuan perubahan kolektif ditandatangani Kades/Kelurahan mengetahui Camat.
Diajukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SPPT.